BERITA DPRD BELITUNG TIMUR

Kegiatan reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kecamatan Kelapa Kampit, Sabtu 10/10/2026 yang berlangsung di Gedung Pertemuan Harsono Hasan

Postingan Instagram

Kelapa Kampit, 10 Oktober 2026 — Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Belitung Timur Daerah Pemilihan (Dapil) III menggelar kegiatan reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Kecamatan Kelapa Kampit, Sabtu (10/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Pertemuan Harsono Hasan ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, masukan, serta berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Kegiatan reses tersebut dihadiri oleh Ismansyah, S.IP., Aprialdi B.M. Simbolon, S.H., Oscar Habib, S.H., M.M., Kamri, S.M., Ramlan, dan Yeri Candra Pratama.

Pelaksanaan reses turut didampingi sejumlah perwakilan perangkat daerah terkait, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPRKP) Kabupaten Belitung Timur.

Kehadiran perangkat daerah tersebut diharapkan dapat mendukung penyampaian informasi sekaligus memberikan tanggapan awal terhadap aspirasi masyarakat sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing.

Melalui kegiatan reses, para anggota DPRD dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk mendengarkan kebutuhan, keluhan, serta usulan pembangunan yang berkembang di wilayah Kecamatan Kelapa Kampit. Aspirasi yang dihimpun selanjutnya menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi representasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Reses merupakan bagian penting dari pelaksanaan tugas anggota DPRD untuk memastikan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan dapat terakomodasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan komunikasi antara masyarakat, DPRD, dan perangkat daerah semakin terbuka sehingga berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti sesuai skala prioritas, kemampuan anggaran, serta ketentuan yang berlaku.

Kembali ke Berita