Oleh Sekretariat DPRD • 28-07-2026
DAMAR, BELITUNG TIMUR – Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, DPRD Kabupaten Belitung Timur dari Dapil III, Yeri Candra Pratama, menggelar kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026, bertempat di Dusun Air Kelik, Kecamatan Damar.
Agenda reses ini menjadi wadah dialog interaktif antara wakil rakyat dan konstituennya untuk mendengarkan secara langsung berbagai masukan, keluhan, serta usulan program pembangunan dari warga setempat.
Untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat langsung ditanggapi secara teknis, kegiatan reses ini turut didampingi oleh perwakilan Perangkat Daerah (PD) terkait, yakni Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman (Dinas PUPRPPRKP) Kabupaten Belitung Timur.
Kehadiran perwakilan Dinas PUPRPPRKP dinilai sangat strategis. Sebagian besar usulan yang mengemuka dalam dialog bersama warga Dusun Air Kelik berpusat pada kebutuhan peningkatan infrastruktur dasar, seperti perbaikan akses jalan lingkungan, optimalisasi sistem drainase untuk mencegah genangan air, serta penataan kawasan permukiman yang lebih sehat dan layak.
"Reses ini adalah kewajiban dan momen krusial bagi kami untuk turun langsung, bertatap muka, dan menyerap apa yang benar-benar menjadi kebutuhan prioritas warga di Dusun Air Kelik. Kami sengaja menggandeng Dinas PUPRPPRKP agar aspirasi yang berkaitan dengan infrastruktur fisik dapat langsung dicatat, disurvei, dan dikaji kelayakannya secara teknis oleh dinas terkait," ungkap Yeri Candra Pratama dalam sambutannya.
Melalui kolaborasi langsung antara legislatif dan eksekutif di lapangan ini, Yeri berharap proses sinkronisasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Belitung Timur dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Seluruh usulan dan aspirasi yang berhasil dihimpun dari warga Dusun Air Kelik dalam Reses Masa Persidangan III ini akan dicatat dalam Laporan Kegiatan Reses. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan dibawa ke forum DPRD Belitung Timur untuk dibahas, disinergikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan diperjuangkan agar dapat direalisasikan pada tahun anggaran mendatang.